dampak gugatan kepada media streaming

Gugatan RCTI ke Media Streaming Terkait UU Penyiaran

rasikafm.co.id – Masyarakat media sosial sedang menyorot UU Nomor 32 tahun 2020 terkait penyiaran yang dipicu gugatan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (iNews TV) yang berada di bawah MNC Group. Alasan publik ramai memperbincangkan gugatan stasiun TV RCTI dan iNews ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah terkait UU penyiaran.

Apabila gugatan dengan nomor perkara 39/PUU-XVIII/2020 terkait UU penyiaran ini dikabulkan MK, maka media sosial tidak bisa diakses masyarakat secara bebas lagi. Hal inilah yang menjadi topik hangat yang ramai dibincangkan netizen Indonesia hingga para content creator. Mengapa RCTI dan iNews melayangkan gugatan tersebut ke MK?

Fakta Dibalik Gugatan RCTI dan iNews TV ke Media Streaming

Awal Mula dan Alasan Gugatan

Gugatan RCTI dan iNews TV ke media streaming belakangan ini bermula dari persoalan tentang Undang-undang penyiaran Nomor 32 tahun 2020 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: 

”Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.” 

gugatan rcti tentang uu penyiaran

Jadi hanya pasal 1 ayat 2 UU penyiaran saja yang digugat bukan semuanya. Menurut pihak penggugat, pasar ini tidak memiliki kepastian hukum dan ambigu terhadap penyiaran dan pengaturan berbasis daring. Karena dianggap ambigu, pihak penggugat meminta UU penyiaran juga mengatur penyedia layanan streaming melalui daring ini. 

Adapun dalil yang disebut pemohon dalam sidang perdana MK beberapa waktu lalu adalah adanya unequal treatment sehingga menyebabkan kerugian konstitusional terhadap pihak pemohon. 

Merasa Dirugikan oleh Pihak Media Streaming

Pihak RCTI dan iNews TV merasa dirugikan oleh media streaming yang tidak diatur dengan UU penyiaran dan dianggap telah mengalami diskriminasi dalam gugatannya. Beberapa hal yang dianggap merupakan diskriminasi mulai dari aktivitas penyiaran yang harus mendapat izin siaran terlebih dahulu dari pihak berwenang. Sedangkan, persyaratan tersebut tidak diberlakukan kepada media streaming atau layanan siaran berbasis internet. 

Selain itu penggugat juga memohon kepada MK agar mengabulkan gugatan terkait P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran) harus dipatuhi media streaming serta jika terjadi pelanggaran maka akan ada sanksi dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).

Menurut kuasa hukum pemohon, P3SPS tidak berlaku pada layanan siaran berbasis internet, sehingga tidak ada pengawasan terhadap media penyiaran tersebut. Menurut pernyataan pemohon, ada banyak P3SPS yang tidak dipatuhi oleh layanan OTT yang dilihat dari banyaknya konten-konten siaran yang bebas berkeliaran tersebut. Beberapa media streaming yang namanya terseret dalam gugatan ini adalah Youtube dan Netflix.

Baca Juga : Polemik Puan Maharani dengan Masyarakat Sumatera Barat

Dampak Gugatan yang Dilayangkan RCTI dan iNews TV

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari gugatan ke MK pada sidang lanjutan beberapa waktu lalu. Menurut pemerintah, apabila gugatan yang dilayangkan RCTI dan iNews TV ke media streaming terkait UU penyiaran dikabulkan MK, maka kebebasan melakukan siaran di platform online akan dicabut. Beberapa platform atau media streaming online yang dimaksudkan disini adalah sosial media seperti Youtube Live, Facebook Live, Instagram Live dan sebagainya yang memiliki konten audio dan visual.

dampak gugatan kepada media streaming

Sehingga, semua siaran yang ingin dilakukan pada salah satu platform media tersebut harus terlebih dahulu mendapat izin siaran dari lembaga penyiaran Indonesia. Apabila tidak mengajukan izin ke lembaga siaran maka siaran tersebut akan ditutup. 

Intinya semua kegiatan yang dianggap sebagai penyiaran yang menggunakan platform OTT baik itu content creator, lembaga pendidikan, lembaga negara hingga badan hukum wajib terlebih dahulu mendapat izin dari lembaga penyiaran. Sanksi pidana juga akan dijatuhkan kepada pelaku penyiaran yang tidak memiliki izin resmi. 

Bantahan Pemohon Gugatan UU Penyiaran ke Content Creator

Akibat gugatan dengan nomor perkara 39/PUU-XVIII/2020 terkait UU penyiaran ke MK tersebut, pihak RCTI dan iNews TV menuai kecaman dari berbagai warganet hingga Content Creator. Banyak yang menganggap tindakan RCTI dan iNews ini mencari sensasi dan mengebiri para streamer media online. 

Namun, pihak pemohon juga telah mengklarifikasi tudingan tersebut agar tidak ada kesalahpahaman dari pihak manapun. Berdasarkan pernyataan resmi dari Dini Putri selaku Direktur Program dan Akuisisi RCTI, kabar bahwa pihak mereka sengaja mengebiri kebebasan warganet memakai media sosial itu salah. Tujuan utama dari gugatan yang dilayangkan ini hanya untuk menyelamatkan para content creator dan warganet. 

Gugatan terkait UU penyiaran tersebut bukan ditujukan kepada content creator atau warganet yang melakukan siaran melainkan kepada media streaming atau layanan OTT seperti Youtube, Instagram, Netflix dan sebagainya. 

Meminta Perlakuan yang Sama

Kesimpulan dari seluruh gugatan tersebut ditujukan agar baik pihak penyiaran televisi ataupun pihak media streaming mendapat perlakuan yang sama dari lembaga pengawas siaran. Ada isu tentang tidak memperbolehkan content creator melakukan siaran dan bisa dipidana jika tidak memiliki izin maka tidak benar demikian. Yang ditujukan dalam gugatan tersebut hanyalah perusahaan layanan OTT, dan selama menjadi media penyiaran maka wajib tunduk terhadap hukum penyiaran yang berlaku di Indonesia.