Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disanksi Pemotongan Gaji

Belakangan ini sedang heboh tentang kasus dari Wakil Ketua KPK yaitu Lili Pintauli yang terkena sanksi pemotongan gaji. Sanksi yang diberikan ini pun masih terbilang penuh pro dan kontra. Terutama dari MAKI atau Masyrakat Anti Korupsi Indonesia. Lalu siapakah Lili Pintauli dan apa kasus yang menjeratnya sehingga dikenakan sanksi pemotongan gaji oleh Dewan Pengawas KPK? Ikuti terus ulasannya dalam artikel ini. 

Profil Wakil Ketua KPK Lili Pintauli 

Dengan adanya kasus yang menimpanya, nama Lili Pintauli pun sedang disorot banyak pihak. Terlebih lagi ia adalah petinggi KPK yang diharapkan bekerja dengan baik dan maksimal untuk pemberantasan korupsi. Lalu siapa sebenarnya Lili Pintauli? Berikut ini adalah profil lengkapnya. 

Memiliki nama lengkap Lili Pintauli Siregar dan lahir di Bangka Belitung tanggal 9 Februari 1966, Lili memegang gelar terakhir S2 Ilmu Hukum dari Universitas Islam Sumatra Utara. Sudah berkecimpung di dunia hukum Indonesia semenjak lama, awal karir dari Lili bermula sebagai Asisten Pembela Umum di Lembaga Bantan Hukum Meda. Ia menjabat dari tahun 1991 hingga 1992. 

Kemudian ia aktif sebagai anggota Puskabumi atau Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia di Medan pada tahun 1994. Lalu, pada tahun 1994 hingga 2004, Lili sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Di Puskabumi. Karirnya pun semakin naik semenjak menjabat di Puskabumi. 

Lili pun akhirnya menjabat dua periode sebagai Komisioner di LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dari tahun 2008 hingga 2013, lalu dari 2013 hingga 2018. Namanya pun kian dikenal setelah menjadi pendamping justice collaborator Rosalina Manulang dalam kasus mega korupsi Wisma Atlet Hambalang.

Perjalanan karir Lili inilah yang membawa ia menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada tahun 2019 berdampingan dengan Firli Bahuri yang menjabat sebagai Ketua KPK. Lili Pintauli pun menjadi satu-satunya wanita yang menduduki kursi pejabat tertinggi di KPK. 

Kasus Lili Pintauli yang Berakhir Pemotongan Gaji 

Lili Pintauli memang menjadi sosok yang berpengaruh di dalam KPK. Tapi, belakangan ini namanya disebut bukan sebagai seorang pahlawan. Ia dikenai sanksi oleh Dewan Pengawas KPK karena melanggar kode etik sebagai petinggi KPK. 

Kasus yang menimpa Lili Pintauli sendiri dinilai bukan hanya sekedar pelanggaran kode etik biasa, tapi sudah kasus pelanggaran kode etik berat. Ada dua pelanggaran yang dilakukan Lili dan sudah terbukti di depan Dewan Pengawas KPK. Berikut ini adalah rincian kasus yang menimpa Lili hingga terkena sanksi pemotongan gaji. 

Perkara Pertama 

Kasus pertama bemula dari adik ipar dari Lili yaitu Ruri Prihatini Lubis yang merupakan mantan Direktur Utama PDAM Tanjung Kualo, Tanjungbalai mendapatkan masalah . Pada saat itu uang jasa dari PDAM untuk Ruri belum dibayarkan. 

Mendengar masalah ini, Lili pun menyarankan Ruri Prihatini Lubis untuk menyurati Direktur PDAM Tirta Kualo dan menembuskannya kepada KPK. Dewan Pengawas KPK menilai bahwa tindakan ini berlebihan dan tidak perlu dilakukan oleh Lili sebagai Wakil Ketua KPK. 

Dewan Pengawas KPK menilai bahwa kasus Ruri yang belum mendapatkan uang jasa adalah urusan hukum keperdataan dari perseorangan dengan perusahaan daerah. Sehingga tidak ada tugas dan wewenang KPK untuk menindak lanjuti laporan ini baik itu untuk kegiatan pencegahan atau pun penindakan. 

Tidak berhenti sampai situ saja, ternyata Lili pun sempat menghubungi Syahrial yang kala itu menjabat sebagai Wali Kota Tanjungbalai, di mana Syahrial berjanji akan segera menghubungi Direktur PDAM yang masih menjabat. Lili meminta agar hak sang adik ipar segera diselesaikan. Pada kesempatan ini, Lili Pintauli memberikan nomor ponselnya kepada Syahrial. 

Akhirnya uang jasa yang menjadi hak dari Ruri Prihatini Lubis pun cair sebanyak 53,3 juta rupiah dan dibayarkan dengan dicicil selama 8 bulan. Dewan Pengawas KPK menilai bahwa ini adalah permasalahan dari Ruri , tapi apa yang dilakukan oleh Lili masuk dalam kategori untuk kepentingan pribadi. 

Perkara Kedua 

Perkara kedua dari Lili adalah dengan Syahrial yang sekarang terjerat kasus suap jual beli jabatan di dalam Pemkot Tanjung Balai. Lili mengetahui adanya kasus yang sedang menjadi perkara antara Syahrial dan KPK. 

Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris, menyatakan pada Juli tahun 2020 lalu ada komunikasi antara Lili dan Syahrial. Lili kala itu mengetahui adanya perkara yang menimpa Syahrial pun mengatakan, “Ini ada berkas dengan namamu di mejaku. Bikin malu, 200 juta masih kau ambil.”

Lalu, pada Oktober 2020, Syahrial kembali menghubungi Lili untuk menanyakan tentang penyidik KPK yang melakukan penggeledahan di Labuhan Batu Utara. Di mana saat itu, Syahrial meminta bantuan Lili dalam perkaranya. Sebenarnya pada tahun 2019, Syahrial pernah diperiksa oleh KPK. Tapi. Lili Pintauli belum menjabat sebagai petinggi KPK.

Namun, ketiga pimpinan KPK menyatakan bahwa tidak ada berkas atau bahkan catatan kasus jual beli jabatan yang melibatkan Syahrial. Lili pun tidak pernah menjelaskan bagaimana bisa ia mendapatkan catatan atau berkas tersebut. 

Syahrial sendiri sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK pada April 2021. Tapi, dalam kasus ini jelas bahwa Lili menyebutkan tentang perkara Syahrial. Keduanya pun dinilai oleh Dewan Pengawas KPK memiliki hubungan yang terbilang intens dan Lili berupaya untuk membantu Syahrial dalam kasus yang menjeratnya. 

Dari deretan kasus tersebut, Dewan Pengawas KPK pun menjatuhkan sanksi kepada Lili Pintauli karena telah melanggar Prinsip Integritas tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Prilaku KPK. Sanksi yang diberikan adalah pemotongan gaji pokok selama setahun sebesar 40%. Meski begitu MAKI menilai bahwa tindakan Lili Pintauli ini harus dijatuhkan hukuman berat seperti mencopot jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK.